Tunggu Perbup Selesai, MOU Parkir Mundur

Parkiran umum disisi Timur alun-alun Sidoarjo.

Coverindonesia – Sampai saat ini pelaksanaan pengelolaan parkir oleh mitra pengelola belum juga jalan. Sebab, MOU antara Pemkab Sidoarjo dan pengelola, yakni PT Indonesia Sarana Servis-KSO belum juga dilakukan. Namun targetnya Minggu depan MOU bakal dilakukan.

“Minggu depan target kami MOU dilakukan, setelah itu kami serahkan ke dewan,” ujar anggota Tim Kordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Sidoarjo M. Ainur Rahman.

Ainur membeberkan sejumlah alasan mengapa MOU tak kunjung dilakukan meskipun hasil lelang pengelola parkir sudah tuntas sejak 27 Januari silam. Alasannya antara lain terkait mekanisme pembayaran dari mitra ke Pemkab. “Sebelum MOU, harus ada peraturan bupati (Perbup) terkait tata cara pembayaran. Karena memang belum ada,” kata Ainur.

Perbup itu jadi landasan hukum terkait pembayaran Rp 32,09 dari pengelola ke Pemkab Sidoarjo. Isi Perbup itu sesuai kesepakatan antara kedua pihak. “Kemarin-kemarin masih bahas Perbup, karena ada piranti regulasi yang harus kita cukupi. Tapi ini sudah selesai tinggal ditandatangani Bupati,” katanya.

Isi Perbup itu antara lain menyebut mitra pengelola harus setor ke Pemkab dua tahap. Pertama, uang jaminan pelaksanaan senilai 5 persen dari nilai kontrak sebelum penandatanganan kontrak. Kedua, pelunasan dilakukan maksimal tujuh hari paska penandatanganan perjanjian kerjasama. “Sudah ada kesepakatan Jumat lalu antara Pemkab dan PT ISS terkait itu,” jelasnya.

Kini, tinggal menunggu penandatanganan MOU. Setelah itu, hasil MOU itu akan diserahkan ke DPRD Sidoarjo untuk dimintakan persetujuan dewan. Setelah dewan setuju, Dinas Perhubungan dan mitra pengelola akan melakukan perjanjian kerjasama (PKS). Setelah itu, pengelolaan parkir oleh pihak ketiga dimulai. Targetnya Maret bisa terlaksana. Namun, Ainur menyebut kerjasama itu tidak berlaku mulai awal tahun. Lama kontrak dihitung dari tanggal penandatanganan kontrak.

“Kerjasamanya selama tiga tahun, jika misalnya Maret tanda tangan kontrak maka berakhir pula Maret tiga tahun setelahnya. Bukan berakhir Desember,” jelasnya.

Kontrak tetap berjalan selama 36 bulan. Artinya, kontrak bakal berakhir pada 2025 mendatang. Namun, nilai kontrak tersebut akan terus bertambah setiap tahunnya. Di tahun pertama jumlah rupiahnya Rp 32,09 Miliar, tahun kedua angkanya ditambah 5% dan di tahun terakhir plus 7,5% dari nilai awal.